Dengarkan Artikel Ini

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pemerintah menanggapi isu dapur fiktif dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah, sekaligus menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

“Pertama-tama, atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena telah terjadi kasus yang tentu saja bukan sesuatu yang kami harapkan dan bukan suatu kesengajaan,” kata Prasetyo saat konferensi pers, dilansir dari YouTube Merdeka Dotcom.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN serta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak menerima penanganan secepat dan sebaik mungkin. Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan, termasuk mitigasi dan perbaikan agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari.

Prasetyo menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, BGN, dan daerah untuk menjaga kualitas program MBG.

Evaluasi Program dan Tindak Lanjut

Terkait isu temuan ribuan titik dapur fiktif yang ramai dibicarakan di media sosial dan diangkat oleh anggota DPR, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Nanti kami cek juga dengan BGN,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga menanggapi usulan DPR untuk mengalihkan program MBG menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua penerima. Prasetyo menyebut bahwa sejak awal banyak ide yang diajukan terkait program ini, dan tidak berarti satu ide lebih baik dari yang lain.

Pemerintah tetap menilai bahwa konsep yang saat ini dijalankan oleh BGN merupakan metode terbaik untuk saat ini, namun tetap akan terus diperbaiki berdasarkan catatan evaluasi.

Mengenai penerapan sanksi, Prasetyo menyatakan bahwa apabila ditemukan kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan SOP oleh SPBG, sanksi akan diberikan kepada pihak terkait. Namun, sanksi ini diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu operasional program dan tetap memastikan penerima manfaat mendapatkan MBG.

“Sanksi harus diterapkan, tetapi jangan sampai mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG,” tegasnnya.

Pentingnya Edukasi Gizi dalam Program MBG

Pernyataan pemerintah ini sekaligus menegaskan komitmen untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh daerah. Namun, para ahli menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi, melainkan juga oleh pendidikan gizi yang menyertainya.

Banyaknya kasus keracunan yang terjadi membuat program MBG medapat respon negatif dan pesimis dar khlayak, dan munculnya kekhawatirnya publik terhadap makanan di program tersebut. Padahal tujuan MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat sangat diharapkan tercapai.

Penelitian dalam Jurnal Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Nuryanto dkk. (2014) menunjukkan bahwa edukasi gizi mampu meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar dari 66,4% menjadi 71,6% serta meningkatkan sikap positif tentang gizi dari 70,3% menjadi 75%. Artinya, program seperti MBG akan lebih efektif bila disertai dengan penyuluhan, poster, atau media edukatif lain agar anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memahami pentingnya konsumsi bergizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan integrasi distribusi makanan sehat dan edukasi gizi, pemerintah diharapkan tidak hanya menekan potensi penyalahgunaan program, tetapi juga membentuk pola makan sehat di kalangan anak-anak. Langkah ini dapat menjadi investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Penulis: Durotul Hikmah

Editor: Glancy Verona

Ilustrasi by AI