Muhammadiyah Soroti Kebijakan Politik yang Tak Berpihak ke Petani

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak berbagai stakeholder untuk bersatu mengentaskan masalah petani dan dunia pertanian di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi alam melimpah, namun petani sebagai soko guru bangsa nasibnya masih memprihatinkan. Ketika panen mereka kerap dikepung oleh produk pangan impor.

Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, namun juga ikut merasakan dan proaktif dalam memberdayakan masyarakat petani. Melalui ini Muhammadiyah diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produsen fatwa keagamaan, atau gerakan pendidikan dan kesehatan saja.

Dalam mengusahakan keberdayaan petani Muhammadiyah mengajak gerak secara kolaboratif atau membangun kebersamaan. Kolaborasi itu dijalin secara pentahelix, yang melibatkan institusi pendidikan, masyarakat, swasta atau pemodal, dan ormas keagamaan yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah.

Tak lain gerakan kolaboratif ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang menurut Haedar sampai sekarang mereka masih jauh panggung dari api. Petani sebagai penyedia pangan, tapi tak jarang anak-anak dan keluarga mengalami kesusahan makan.

Haedar memandang, selain gerakan yang dilakukan secara kolaboratif juga dibutuhkan pendorong lahirnya produk kebijakan yang berpihak kepada para petani. Mulai dari kebijakan yang mempermudah akses untuk pupuk, sampai kebijakan impor pangan di saat para petani sedang panen atau produk pangan dalam negeri jumlahnya melimpah.

“Inikan di politik urusannya. Jadikan pokitik itu akarnya partai dan kekuatan masyarakat. Nanti kita bisa desakkan urusan ini pada pemerintahan baru. Karena sekuat-kuat kita saja itu kalau politik kebijakannya tidak sungguh-sungguh itu, kita ini kaya menabrak tembok terus,” sambungnya.

Oleh karena itu Haedar menegaskan pentingnya secara bersama-sama mendesak kebijakan politik yang berpihak ke petani. Sebab jika desakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri tentu berat. Kebijakan politik merupakan pintu keberhasilannya surplus produk pertanian dari petani Indonesia.

Pada kesempatan ini, dalam dialog yang dilakukan dengan petani tebu juga menjawab keresahan tentang keterbatasan pendanaan yang dialami petani. Menjawab itu, Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah melalui jaringan perbankan yang dibangun bisa membukakan akses untuk para petani.

Haedar menyampaikan, terkait dengan kerja sama yang dibangun oleh PP Muhammadiyah dengan perbankan merupakan cara untuk mengajak dunia perbankan merealisasikan perintah sesuai konstitusi, yaitu memberikan manfaat bagi orang banyak, tidak semata perbankan bersifat bisnis dan berorientasi keuntungan saja. (wink)